Eko Prio Wibowo: September 2013

Perilaku organisasi mencerminkan kejujuran dan etika, yang dikomunikasikan secara tertulis, merupakan akar yang dijadikan pegangan oleh seluruh pegawai. Akar kultur tersebut dilandasi nilai-nilai luhur yang menjadi dasar bagi etika pengelolaan suatu organisasi atau suatu entitas.

Intansi pemerintah, dalam upaya menghapus “image” masa lalu, wajib dan secara kontinu menghimpun nilai-nilai luhur dari seluruh lapisan Pegawai Negeri Sipil yang harus selalu dijadikan pedoman dalam segala kegiatan yang dilakukan yaitu:

Profesionalisme,
Netral
Kerjasama
Keserasian, keselarasan dan keseimbangan
Kesejahteraan

Hal tersebut sejalan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan SK Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 25 April 2002 yang telah menentapkan 17 pasang nilai-nilai dasar budaya kerja bagi aparatur negara yaitu :

Komitmen & Konsisten
Wewenang & tanggungjawab
Keikhlasan & Kejujuran
Integritas & Profesionalisme
Kreatifitas & Kepekaan
Kepemimpinan & Keteladanan
Kebersamaan & Dinamika kelompok kerja
Ketepatan & Kecepatan
Rasionalitas dan Kecerdasan Emosi
Keteguhan & Ketegasan
Disiplin & Keteraturan kerja
Keberaniab & Kearifan
Dedikasi & Loyalitas
Semangat & Motivasi
Ketekunan & Kesabaran
Keadilan & Keterbukaan
Penguasaan ilmu Pengetahuan & teknologi

Implementasi nilai-nilai yang terdapat dalam Budaya Kerja tersebut dalam suatu organisasi, sangat erat hubungannya dengan kemauan manajemen untuk membangun suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang AKUNTABEL, sehingga dapat mengurangi atau menghindari terjadinya 3 ( tiga ) kecurangan pokok seperti (1) kecurangan dalam laporan keuangan dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan (2) kecurangan penggelapan asset dan (3) kecurangan tindak pidana korupsi, baik materil dan immateril. Kecurangan immateril ditunjukkan dengan rasio jam kerja dengan hasil yang dikerjakan.

Membangun etika perilaku dan kultur organisasi yang akuntabel, ditentukan beberapa faktor, dimana penentu keberhasilannya saling terkait satu dengan yang lainnya sebagai berikut :

1. Komitmen dari Top Manajemen Dalam Organisasi [Manajemen sebagai Contoh]

Manajemen memberikan contoh dan kemauan untuk membangun suatu kultur yang kuat dalam organisasi yang dipimpinnya. Peranan moral/kepribadian yang baik dari seorang atasan dan komitmennya atas tata kelola organisasi yang dipimpinnya, sangat mendorong tegaknya suatu etika prilaku dalam suatu organisasi dan dapat dijadikan dasar bertindak dan suri tauladan bagi seluruh pegawai. Pimpinan tidak bisa menginginkan suatu etika dan perilaku yang tinggi dari suatu organisasi sementara pimpinan itu sendiri tidak sungguh-sungguh untuk mewujudkannya.

2. Membangun Lingkungan Organisasi Yang Kondusif

Dalam suatu lembaga penelitian terutama yang membawahi unit-unit yang memberikan pelayanan publik, dari manajemen sangat dibutuhkan dua hal, yaitu komitmen moral dan keterbukaan dalam komunikasi. Kedua hal tersebut dapat mewujudkan harapan munculnya etika perilaku yang kuat, karena banyak pegawai yang tidak menyukai perbuatan pimpinan yang kurang bermoral dan kurang terbuka dalam berkomunikasi. Manajemen harus memperlihatkan kepada karyawan tentang adanya kesesuain antara kata dengan perbuatan dan tidak memberikan tolerensi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar kaedah-kaedah etika organisasi, yaitu dengan diberikan sanksi hukuman yang jelas dan demikian pula sebaliknya terhadap pegawai yang berprestasi dan bermoral baik diberikan penghargaan yang proporsional. Pegawai akan merasakan diperlakukan secara adil dan merasa bersyukur atas posisi yang diraihnya bilamana etika organsasi dapat ditegakkan secara konsisten oleh manajemen.

Pimpinan harus menjadi “sponsor” utama dalam upaya terciptanya semangat anti kecurangan, yaitu dengan membangun suatu kultur organisasi yang mengandung sistem nilai yang kuat dan berdasarkan profesionalisme, integritas, kejujuran dan loyalitas yang tinggi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Kultur dan etika perilaku organisasi yang dimiliki harus dapat mencerminkan nilai utama dari organisasi (misi organisasi) dan tuntunan bagi pegawai dalam membuat keputusan sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki dalam bekerja.

Kepedulian positif dari lingkungan kerja sangat diperlukan dalam membangun suatu etika perilaku dan kultur oganisasi yang kuat. Rendahnya kepedulian dan rendahnya moral akan menyuburkan tindakan kecurangan yang pada akhirnya akan merusak bahkan dapat menghancurkan organisasi.

Faktor-faktor ketidak pedulian tersebut antara lain disebabkan oleh :

Top manajemen kurang peduli tentang hukuman dan penghargaan
Umpan balik yang negatif yang dirasakan oleh pegawai yang bermoral atau bermental baik dan penempatan kerja yang tidak adil atau tidak berbasis kinerja dan tidak sesuai dengan kemampuan pegawai
Berkembangnya rasa ketidak pedulian akan organisasi
Pimpinan lebih bersifat otoriter dan kurang menghargai partisipasi karyawan
Rendahnya loyalitas dan rasa memiliki organisasi
Anggaran yang tidak rasional dan adanya pemaksaan pencapaian terget yang tidak rasional tersebut
Kurangnya pelatihan pegawai dan kurangnya kesempatan promosi
Tidak jelasnya pertanggungjawaban organisasi
Kurangnya komunikasi dan metode kerja organisasi yang tidak jelas

Administrasi memegang peranan sentral, terutama Kepegawaian yang membantu dalam menciptakan instrumen yang mengarahkan kepada adanya kultur organisasi dan lingkungan kerja yang mendukung. Unit pengelola Tata Usaha yang profesional bertanggungjawab terhadap implementasi program, berinisiatif dan konsisten dengan strategi manajemen yang akuntabel.

Berikut ini hal-hal yang membantu terwujudnya lingkungan kerja yang positif dalam mengurangi resiko kecurangan yaitu :

Mempertegas komitmen terhadap hasil peneliatian yang dapat berguna bagi hajat hidup orang banyak
Memperkenalkan reward system yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan hasil penelitian
Memiliki kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai
Adanya tim orientik , kerjasama dalam mengambil suatu keputusan
Program kompensasi administarasi yang profesional
Program pendidikan dan pelatihan yang profesional dan proritas dalam pembinaan karir.

Pemberdayaan pegawai dalam mengembangkan lingkungan kerja yang positif sangat membantu dalam membentuk suatu etika dan aturan perilaku internal organisasi yang anti kecurangan. Mereka dapat memberikan pandangan-pandangan dalam pengembangan dan memperbarui etika dan aturan perilaku (code of conduct) yang berlaku dalam suatu organisasi. Internal auditor (pengendali internal) dan bentuk lainnya wajib didukung dan menjadi alat yang memungkinkan manajemen dapat mengetahui terjadinya tindakan kecurangan secara dini. Untuk menjamin efektifitas hasil kerja suatu internal investigasi maka Internal investigasi harus siap dan memiliki akses yang jelas ke pimpinan.

3. Perekrutan dan Promosi Pegawai dan Pelatihan yang Berkesinambungan

Setiap pegawai memiliki masing-masing seperangkat nilai-nilai kejujuran, integritas dan kode etik personal. Ketika suatu organisasi atau entitas berhasil dalam pencegahan kecurangan, dipastikan organisasi tersebut sudah memiliki kebijakan2 yang efektif yang dapat meminimalkan kemungkinan adanya merekrut atau mempromosikan pegawai yang memiliki tingkat kejujuran yang rendah , terutama untuk posisi PENGELOLA KEUANGAN yang memerlukan tingkat kepercayaaan.

Manajemen perlu merumuskan dan menetapkan prosedur rekrut dan promosi CPNS/ honorer yang dapat meminimalkan atau mengurangi terjadi perbutan curang dikemudian hari, antara lain meliputi :

Melakukan Investigasi latar belakang dari invindu/ pegawai yang dipertimbangkan untuk dipekerjakan atau dipromosikan untuk posisi yang memerlukan tingkat kepercayaaan tertentu
Melakukan cek atas pendidikan, pengalaman kerja dan referensi pribadi dari calon pegawai
Melakukan pelatihan secara periodik bagi seluruh pegawai tentang nilai-nilai organisasi atau entitas dan standar-standar pelaksanaan (code of conduct ).
Sejalan dengan Review Kinerja Rutin (DP3), penilaian bagi setiap indivindu telah memberikan kontribusi untuk menciptakan lingkungan kerja yang tepat sesuai/ sejalan dengan nilai-niali entitas dan standar pelaksanaannya.
Penilaian yang objektif dan terus menerus atas ketaatan terhadap nilai- nilai-niali entitas dan standar pelaksanaan, dengan pengungkapan penyimpangan-penyimpangan sesegera mungkin.

Pegawai yang berpotensi harus diberi pelatihan tentang nilai-nilai organisasi atau entitas dan standar-standar pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana pada saat perekrutan. Pelatihan

4. Menciptakan Saluran Komunikasi Yang Efektif dan Penegakan Disiplin

Manajemen membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan apakah sudah sesuai dengan kode etik atau tidak dari masing-masing pegawai. Masing-masing pegawai harus menginformasikan tentang pelaksanaan kode etik tersebut. Hal ini bukan hanya formalitas saja tetapi laporan tersebut betul-betul dapat digunakan sebagai pencegahan dan pendekteksian bila terjadinya perbuatan curang dalam organisasi. Laporan yang jujur sangat dibutuhkan dan bukan atas dasar sakit hati atau iri hati pada Seseorang

Kedisiplinan merupakan suatu kunci penting keberasilan dalam menerapkan dan memelihara kode etik dalam suatu organisasi. Tindakan disiplin akan dapat mengurangi perbuatan curang yang dilakukan pegawai. Pandangan terhadap reward & punishment atas perilaku yang merugikan organisasi, secara nyata disebarluaskan kepada seluruh pegawai. Pegawai harus disiplin dengan waktu dan sumber daya. Setiap perbuatan melanggar disiplin organisasi akan dikenakan sanksi. Pegawai yang disiplin akan dapat meningkatkan kultur organisasi.

Kultur yang baik menghasilkan kinerja organisasi yang bukan hanya akuntabel, namun juga auditabel. Dewasa ini wacana audit kinerja menghangat, terutama dari sektor publik. Materi mengenai hal tersebut akan bahas pada topik selanjutnya.

Sumber :

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan SK Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 25 April 2002
Manual Investigation, Association of Certified Fraud Examiners. 2000
Statement on Auditing Standards No.99 “ Considerations of Fraud ina Financial Statement Audit ”
http://www.bpkp.go.id/Membangun Kultur dan Etika Internal Organisasi yang Anti Kecurangan.

Eko Prio Wibowo

Laman

RUU ASN : Pegawai Negeri Memiliki Saingan untuk Berkinerja

Audit Kinerja : Perilaku Organisasi yang Akuntabel, Beretika dan Bermoral